3 Penguatan Penyelarasan Rencana Kerja Anggaran Kinerja Risiko

TRADE FACILITATOR INDUSTRIAL ASSISTANCE COMMUNITY PROTECTOR REVENUE COLLECTOR12/10/2022 Rencana Kerja – Anggaran – Kinerja – Risiko - Arah kebijakan 4 = “Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien” - Strategi 4.7 = “Manajemen Transformasi yg dinamis & adaptif dgn perubahan lingkungan strategis”, terdiri dari: • Output (Klasifikasi RO & Rincian Output) Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggarandigunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan,... Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja... Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Awalnya, saya berasumsi bahwa risiko tidak terpenuhinya anggaran akan berdampak pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, setelah membaca buku Manajemen Risiko karya Leo J. Susilo, kini saya menyadari bahwa suatu risiko yang dihadapi tersebut dapat dikelola. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang berdampak terhadap pencapaian sasaran. Sedangkan Manajemen Risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko.

Dalam kehidupan nyata khususnya pada ranah perencanaan dan penganggaran, terdapat istilah penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Istilah penganggaran berbasis kinerja tersebut bermula dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Implementasi penganggaran berbasis kinerja salah satunya diwujudkan melalui Informasi Kinerja Anggaran (IKA). IKA merupakan struktur yang menggabungkan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Struktur IKA terdiri dari Visi, Misi, Sasaran Strategis (outcome), Program (sasaran dan indikator), Kegiatan (sasaran dan indikator) dan seterusnya sampai dengan komponen serta akun biaya (anggaran yang dibutuhkan). Dengan adanya Informasi Kinerja Anggaran diharapkan tercipta keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis (outcome), kegiatan dan struktur anggaran yang diperlukan, serta pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang diukur melalui indikator kinerja.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja (sasaran strategis) K/L, perlu dilaksanakan melalui kegiatan yang didukung dengan anggaran. Pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah pada beberapa tahun terakhir ini, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara, yang pada akhirnya memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan penganggaran antara lain refocusing, realokasi, pencadangan (automatic adjustment), efisiensi, serta blokir anggaran. Ada hal yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana dengan capaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga dengan adanya keterbatasan anggaran? Saat ini, salah satu instrumen yang mengukur capaian kinerja adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang... Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Salah satu komponen yang ada dalam pengukuran kinerja anggaran tersebut adalah ketercapaian outcome (sasaran strategis) K/L. Menariknya apabila kita melihat ke belakang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023, di tengah pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berlanjut serta keterbatasan anggaran dan pemulihan ekonomi global, hampir...

People Also Search

• 3. Penguatan Penyelarasan Rencana Kerja - Anggaran - Kinerja - Risiko ...
• PDF Rencana Kerja Dan Penganggaran Konsep, Teori Dan Implikasi
• Mengidentifikasi Risiko Dalam Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dan ...
• Panduan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Berbasis Kinerja
• PMK No. 22/PMK.02/2021 - JDIH BPK RI
• Program Kerja Dan Anggaran Berbasis Risiko | PDF - Scribd
• Anggaran Perusahaan Berbasis Risiko: Suatu Kebutuhan
• Apa Risiko Tidak Terpenuhinya Anggaran Kementerian/Lembaga?
• www.jdih.kemenkeu.go.id - Direktorat Jenderal Anggaran